Mylittlesecretllc – Kubu pasangan calon Sabu Raijua nomor urut 01 menunggu keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia soal kewarganegaraan ganda calon bupati terpilih, Orient Riwu Kore. Tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 01, Yohanis, di Jakarta, Senin, mengatakan telah mengunjungi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan kepastian hukum terkait kewarganegaraan Riwu Kore yang juga diketahui berkewarganegaraan AS. “Kami dari Tim 01 datang ke sini untuk meminta konfirmasi soal Sabu Raijua. Pada Februari, ada surat dari Kedutaan Besar AS di Jakarta yang menyebutkan calon pemenang pemilu adalah warga negara AS,” kata Yohanis, dikutip Antara. Kemudian, lanjutnya, pada 8 Februari juga ada pernyataan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tentang pencabutan status kewarganegaraan Riwu Kore.

“Jika kami mencabut status kewarganegaraan yang dimaksud, itu kontroversi. Kami sebagai warga negara yang baik ingin tahu keabsahannya,” katanya. Menurutnya, hal tersebut disebabkan belum adanya ketentuan hukum dari Laoly hingga saat ini. Kementerian Dalam Negeri juga tidak mengambil langkah bijak sesuai regulasi untuk menentukan akhir pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua. “Kami melihat apa yang dikatakan Menteri Hukum dan HAM, orang itu berkewarganegaraan ganda dan tidak berlaku hukum di Indonesia,” ujarnya. Sebelum mengunjungi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mereka juga mengunjungi Kementerian Dalam Negeri dan mengajukan kasus ke Mahkamah Konstitusi. “Kami berdoa agar seluruh proses berjalan dengan baik. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin Sabu Raijua sesuai dengan ketentuan hukum sehingga masyarakat Sabu Raijua bisa mendapatkan keadilan hukum,” ujarnya kepada Sukabuminewsupdate.com

Kementerian Dalam Negeri sempat menunda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) terpilih, yang direncanakan Jumat 26 Februari 2021 lalu. Pasalnya, status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih, dan Orient P Riwu Kore masih dalam kajian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih saat ini masih dikaji oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan untuk pengukuhan sebagai kepala daerah belum bisa dilakukan, kata Kepala Pusat Informasi Kementerian Dalam Negeri tersebut. Benny, kata. Irwan, Kamis (25/2/2021). Tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 01, Yohanis, di Jakarta, Senin, mengatakan telah mengunjungi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan kepastian hukum terkait kewarganegaraan Riwu Kore yang juga diketahui berkewarganegaraan AS. “Kami dari Tim 01 datang ke sini untuk meminta konfirmasi soal Sabu Raijua. Pada Februari, ada surat dari Kedutaan Besar AS di Jakarta yang menyebutkan calon pemenang pemilu adalah warga negara AS,” kata Yohanis seperti dikutip Antara, mengatakan. .

Kemudian, lanjutnya, pada 8 Februari juga ada pernyataan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tentang pencabutan status kewarganegaraan Riwu Kore. Adapun Orient P Riwu Kore diduga berstatus Warga Negara Asing (WNA), sehingga tak jelas nasibnya sebagai bupati terpilih. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri masih menunggu kajian Kementerian Hukum untuk mengangkat atau mengajukan kepala daerah. “Dinas Dalam Negeri masih menunggu hasil kajian Kementerian Hukum dan HAM, sebagai salah satu dasar atau pertimbangan untuk menentukan keputusan pengangkatan kepala daerah,” jelas Benny.

Pelantikan Pilkada Kepala Daerah terpilih di Nusa Tenggara Timur dijadwalkan Jumat 26 Februari 2021. Dari total enam kepala daerah, hanya lima pasangan calon kepala daerah yang akan dilantik. Bupati terpilih Sabu Raijua masih menunggu jadwal pelantikan.